Telp/Fax. (0388) 21203

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Soe Yang Agung

  MISIMewujudkan Pelayanan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Meningkatkan Kinerja Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

MOTTO : SMM=Sejuk, Modern, Merakyat

 



Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan

Ditulis oleh Admin. Posted in Artikel Umum

Pertanyaan: Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan.?
 
 
Intisari:
Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
 
Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanUU Kekuasaan Kehakiman” yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.
 
Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa:
“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
 
Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.”
 
Sebagai informasi untuk Anda, di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman):
  1. Peradilan Umum » Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Peradilan Agama » Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Peradilan Militer » Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Peradilan Tata Usaha Negara » Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 180-181) mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court system).
 
Sumber: hukumonline.com
Agustus 08, 2018

Kunjungan Study Banding SAPM dari PA Kefamenanu

in Dokumentasi by Admin
Dalam rangka persiapan menghadapi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama pada hari ini Pengadilan Agama…
Agu 01, 2018 39

Agenda Rutin Bedah Berkas Agustus 2018

Agenda rutin bulanan bedah berkas dimulai. Acara…
Jul 31, 2018 40

Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2018 Tentang…

Rabu, 25 Juli 2018 mulai pukul 08.00 WITA…
Jul 27, 2018 39

Launching Aplikasi Perpustakaan…

Selasa 10 Juli 2018 Sore hari yang cerah…
Mei 01, 2018 307

Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2018

Rabu Tanggal 25 April 2018 merupakan hari yang…
Apr 30, 2018 197

Pelantikan Panmud Hukum dan Panmud…

Senin, 30 April 2018, Pengadilan Agama Soe…

Putusan PA. Soe

Berlangganan berita terbaru dari kami silakan isi email anda...