Telp/Fax. (0388) 21203

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Soe Yang Agung

  MISIMewujudkan Pelayanan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Meningkatkan Kinerja Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

MOTTO : SMM=Sejuk, Modern, Merakyat

 




Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan

Ditulis oleh Admin. Posted in Artikel Umum

Pertanyaan: Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan.?
 
 
Intisari:
Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
 
Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanUU Kekuasaan Kehakiman” yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.
 
Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa:
“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
 
Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.”
 
Sebagai informasi untuk Anda, di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman):
  1. Peradilan Umum » Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Peradilan Agama » Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Peradilan Militer » Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Peradilan Tata Usaha Negara » Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 180-181) mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court system).
 
Sumber: hukumonline.com
Mei 01, 2018

PA Soe Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu di Tahun 2018

in Dokumentasi by Admin
Rabu Tanggal 25 April 2018 merupakan hari yang sangat dinantikan oleh segenap warga Desa Billa dan Desa Oeue kec.Amanuban Timur…
Apr 30, 2018 92

Pelantikan Panitera muda Permohonan dan…

Senin, 30 April 2018, Pengadilan Agama Soe…
Apr 17, 2018 120

PA SOE GELAR RAPAT AKHIR PERSIAPAN…

Senin tanggal 16 April 2017 bertempat di Ruang…
Apr 11, 2018 147

launching aplikasi persuratan "SIPATO"…

Hari ini Rabu 11 April 2018 adalah hari dimana…
Apr 09, 2018 142

Survey persiapan sidang terpadu PA Soe…

Kamis, 22 Maret 2018 bertempat di Kantor Desa…
Apr 03, 2018 332

Perkenalan Cakim Magang di Pengadilan…

Hari Senin 02 April 2018 merupakan hari pertama…

Putusan PA. Soe

Berlangganan berita terbaru dari kami silakan isi email anda...