LOGO WEB hitam

 

Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan Tahun 2019

Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan Tahun 2019

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

 PENDAFTARAN ONLINE

e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan secara online.

 JADWAL SIDANG

jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

 INFORMASI PERKARA

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

INFORMASI PUTUSAN

put dir

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 APLIKASI PENGADUAN 

Siwas

SIWAS adalah Aplikasi Pengaduan Online yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Pengadilan Agama Soe juga melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang bahwasanya di Pengadilan Agama Soe telah 90% siap dalam melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag tahun ini, namun diluar rencana ternyata Badilag mengeluarkan keputusan tentang perubahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan dalam waktu sesingkat ini, insyaAllah Pengadilan Agama Soe akan siap melaksanakan keputusan Badilag tersebut.

sosialisasiAPM 2

Setelah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe selaku Panitia maka tiba saatnya sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama NTT. Dalam sambutannya Wakil Ketua Pengadilan Agama NTT mengucapkan terimakasih kepada semua peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu se-Daratan Timor yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini juga menyampaikan terimakasih kepada semua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA NTT, khususnya se-Daratan Timor karena telah bekerja keras dalam mensukseskan Program Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag, bahkan sampai terjadi perubahan 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tahun ini yaitu Program Sarana dan Prasarana dan Program Prioritas Badilag, akan tetapi perjuangan kita tidak sampai disitu saja, karena saat ini Dirjen Badilag telah memutuskan bahwa Akreditasi di Peradilan Agama juga akan mengacu pada Eviden yang akan sama dengan Peradilan Umum. Semua yang telah menjadi keputusan Dirjen Badilag bukanlah sebuah keputusan tanpa sebab, karena untuk tahun 2019 nanti Tim Asessor atau Tim Surveillance adalah para Asessor dari MENPAN, selain itu para Asessor yang ada juga akan di acak pelaksanaan pemeriksaannya, jadi untuk menyamakan persepsi tersebut Peradilan Agama juga harus mengikuti aturan yang ada.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur  menceritakan pertemuan dengan komite dan para Asessor Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Peradilan Agama yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Bekasi tentang Evaluasi Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2018. Dirjen Badilag menyampaikan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) harus berkelanjutan. Asesor nasional juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap satuan kerja pengadilan agama yang di-asessment. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi karena masih terjadi perbedaan persepsi penilaian diantara asessor. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas nilai dan kategori akreditasi pengadilan. “Maka dari itu dianggap perlu untuk diadakan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Tahun 2018.

Hasil perdebatan yang lama tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memutuskan untuk menyamakan persepsi dengan pemakaian eviden yang sama dalam pelaksanaan Akreditasi baik di Peradilan Agama maupun di Peradilan Umum, yang berarti Akreditasi di Peradilan Agama akan menggunakan Eviden Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Karena keterbatasan waktu, mungkin nanti setelah di pelajari eviden ini, bisa langsung dikerjakan. Untuk eviden APM ini, tidak begitu berbeda dari yang selama ini kita buat, mungkin cuma ada penambahan dalam BAB Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Struktur Akreditasi Penjaminan Mutu ini, tidak menggunakan PJ-PJ. Melainkan Pelaksana Area-Area. Selain itu,Sekeretaris Tim juga langsung dijabat oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Agama.

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Soe
Jalan Cendana
Kelurahan Cendana
Kecamatan Kota Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Telp/Fax. (0388) 21203

 images

 

Pengadilan Agama Soe@2019