Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIKEP MA-RI Versi 3.1.0

 Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIKEP MA-RI Versi 3.1.0

Ekspose Pengawasan Monitoring Badan Pengawas Mahkamah Agung Tahun 2019

Ekspose Pengawasan Monitoring Badan Pengawas Mahkamah Agung Tahun 2019

PERPISAHAN DAN PELEPASAN HAKIM SURATNAH BAO, S.Ag., MH dari PENGADILAN AGAMA SOE ke PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PERPISAHAN DAN PELEPASAN HAKIM SURATNAH BAO, S.Ag., MH dari PENGADILAN AGAMA SOE ke PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan Tahun 2019

Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan Tahun 2019

Pendaftaran Online

e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara online.

Jadwal Sidang

jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Informasi Perkara

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  Informasi Putusan

put dir

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

Biaya Perkara

biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 Aplikasi Pengaduan

Siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IMG 3319

DELEGASI PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI

Tepat pukul 09.00 WITA acara dimulai. Kegiatan Acara Sosialisasi dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Drs. H. Sartono selaku Ketua Panitia menyampaikan tahapan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang kemudian dilanjut dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H., dalam sambutannya beliau menyampaikan hendaknya seluruh satker diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga setelah kembali ke satuan kerja masing-masing dapat diimplementasikan dengan baik. Perlunya penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terampil mengaplikasikan seluruh instrument yang dijabarkan dalam PERMA, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur juga berpesan, “satuan kerja yang telah siap mengimplementasikan e-court boleh segera menyampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama  Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan ke Dirjen BADILAG karena ini amanah Pak Dirjen”, Ujar beliau.    

Pengalungan selendang Adat khas Kabupaten Timur Tengah Selatan diberikan kepada Pejabat Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. (Ketua), Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. (Wakil Ketua), H. Lalu Muhammad Taufik, S.H. (Panitera), Bahrudin, S.H., M.H (Sekretaris) serta seluruh Ketua Pengadilan Agama yang hadir dalam acara tersebut.

  IMG 3366

PENGALUNGAN SELENDANG ADAT OLEH KETUA PA SOE KEPADA WAKIL KETUA  PTA NTT
IMG 3464
  PENGALUNGAN SELENDANG ADAT OLEH KETUA PA SOE KEPADA WAKIL KETUA  PTA NTT

Drs. H. M. Manshur, SH., MH dan H. Lalu Muhammad Taufik, SH., menjadi Narasumber untuk menyampaikan Sosialiasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan DIRJEN BADILAG Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018. Pembahasan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik ini dibahas dan dijelaskan secara garis besar walapun tidak secara pasal per pasal, namun penjelasan yang diberikan singkat, jelas dan mudah dipahami. Adapun beberapa point yang dijelaskan sebagai berikut;

  1. Aplikasi e-Court adalah aplikasi terpusat yang diselenggarakan oleh Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan karena otomatis akan terkoneksi dengan database dan aplikasi SIPP di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasi e-Court. Aplikasi e-Court dengan Pengguna terdaftar yang pada versi 1.0 ini ditujukan untuk Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan atau badan hukum.
  2. Setiap Advokat yang mendaftar perkara secara elektronik harus memiliki akun dengan cara mendaftar pada aplikasi e-Court dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi dimana dia disumpah dengan melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah secara elektronik oleh Pengguna terdaftar. Pengguna dapat mendaftarkan perkara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-Court di seluruh Pengadilan di Indonesia dengan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung.
  3. Pendaftaran Perkara secara elektronik akan mendapatkan Barcode dan Nomor Register Online (bukan nomor perkara)

Narasumber juga menjelaskan tahapan pendaftaran perkara secara elektronik agar memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai pendaftaran lalu mendaftarkan Surat Kuasa secara elektronik, memasukkan data Pihak, mengunggah dokumen, mendapatkan e-Skum (taksiran Panjar Biaya Perkara), mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online, lalu pengguna wajib menunggu verifikasi dan registrasi nomor perkara dari Pengadilan yang dimohon untuk mendapatkan nomor perkara.

Aplikasi e-Court dapat digunakan mengirim dan menerima dokumen persidangan Replik, Duplik, kesimpulan dan atau jawaban. Aplikasi e-Court juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyejutui dan kepada Penggugat/Pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan.

IMG 3464

PEMBINAAN KEPADA PESERTA SOSIALISASI

Acara ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur pukul 16.50 WITA yang sebelumnya dilakukan pembinaan terlebih dulu kepada seluruh Peserta kegiatan. Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan wejangan, support dan semangat kepala seluruh unsur stakeholder dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara yang berintegritas, patuh terhadap aturan dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan serta mendedikasikan seluruh perjuangan untuk kemajuan Lembaga kita tercinta.

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Soe
Jalan Cendana
Kelurahan Cendana
Kecamatan Kota Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Telp/Fax. (0388) 21203

 images

 

Pengadilan Agama Soe@2019