Telp/Fax. (0388) 21203

Visi Pengadilan Agama Soe
Terwujudnya Pengadilan Agama Soe yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
~~~ 00 ~~~



Penjelasan

Ditulis oleh Admin. Posted in Konten Situs

{slider Arti Lembaga}
Peradilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur BadanPeradilan Agama tersebut.
 
Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris.
 
Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk  peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.
 
Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnyaUU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970.
 
{slider Sejarah dan Profil}
Sebagai usaha untuk meningkatkan beban kerja Badan Peradilan Agama yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh pemerataan keadilan yang berlandaskan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Berhubung Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Kupang sangat jauh dan tidak bertempat di Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga pihak-pihak yang berperkara bila akan mencari keadilan atau menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Kupang menelan biaya yang sangat besar dan memakan waktu yang lama. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Soe akan dapat melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kehakiman dalam wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan terutama yang menyangkut Umat Islam dalam masalh-masalah Nikah, Talak atau Perceraian, Rujuk, Baitul Mal, Waris mal Waris, Hadhonah dan lain sebagainya.
 
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Soe Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan Madura jis Keputusan Menteri Agama nomor 95 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/syar’iah profinsi dan Keputusan Menteri Agama nomor 96 tahun 1982 tentang Pembentukan Kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Profinsi.
 
Pengadilan Agama Soe adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Pengadilan Agama Soe (biasa disingkat: PA Soe) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Soe – Nusa Tenggara Timur. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah dan Ekonomi syari’ah (yang semuanya dilakukan berdasarkan Hukum Islam).
 
Pengadilan Agama Soe dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hokum wilayah Kota Soe. Susunan Pengadilan Agama Soe terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.Lingkungan Pengadilan Agama Soe meliputi: Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
 
Ulasan Tentang Peralihan Pengadilan Agama Soe ke Mahkamah Agung. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.
 
Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.
 
Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, maka dengan dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (yang situsnya telah aktif sejak April 2005), situs-situs pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) pun bermunculan. Adapun informasi-informasi yang dipublikasikan pada website Pengadilan Agama Soe adalah informasi yang bersifat memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, diantaranya, Profil Pengadilan, Prosedur Standar Pengajuan Perkara, Prosedur Pengaduan, Biaya Panjar Perkara, Agenda Persidangan, Pemanggilan Pihak yang tidak diketahui alamatnya, Putusan, dan lain-lain.
 
{slider Visi dan Misi}
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Soe yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.
Misi :
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan;
2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan;
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
 
{slider Tugas Pokok dan Fungsi}
Pengadilan Agama Soe yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:
  1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya.
  7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.
Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : Bidang Tekhnis Yustisial, Bidang Administrasi Yustisial dan Bidang Administrasi Kesekretariatan.
 
Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Soe dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004;
  1. Fungsi Pengadilan Agama Soe, Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Soe berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.
  2. Tugas Pokok, Pengadilan Agama Soe mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan - pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan, yang meliputi :
  1. Izin beristri lebih dari seorang;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun,  dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi kawin;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian
  10. Penyelesaian harta bersama;
  11. Penguasaan anak-anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. Pencabutan kekuasaan wali;
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan  dalam  hal  kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
     
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah
i.  Ekonomi Syari'ah, yang meliputi :
  • Bank Syari’ah;
  • Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
  • Asuransi Syari’ah;
  • Reasuransi Syari’ah;
  • Reksa Dana Syari’ah;
  • Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
  • Sekuritas Syari’ah;
  • Pembiayaan Syari’ah;
  • Pegadaian Syari’ah;
  • Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah;
  • Bisnis Syari’ah.

 

3. Fungsi-fungsi sebagai berikut :
  • Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
  • Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
  • Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  • Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
  • Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  • Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.
{/sliders}
September 28, 2017

Pembinaan PNBP

in Dokumentasi by Admin
Dipimpin Kepala Sub Bagian PNBP Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tim Pembinaan PNBP, Lilies Ainary,…
Sep 28, 2017 47

Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini

Pada hari kamis, 28 September 2017 bertempat di…
Sep 26, 2017 42

Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah…

Soe, 26 September 2017, bertepatan dengan hari…
Agu 19, 2017 665

HUT Mahkamah Agung RI 2017

Upacara Bersama Peringatan Hari Jadi Mahkamah…
Jun 20, 2017 199

Pemberian Bantuan Dana Bea Siswa (Bdbs)…

Jum’at, 16 Juni 2017, Bertempat di ruang sidang…
Jun 07, 2017 226

Buka Puasa Bersama dan Taraweh…

Rabu, 7-6-2017. Keluarga Besar Pengadilan Agama…

Putusan PA. Soe

Pengumpan tidak ditetapkan

Berlangganan berita terbaru dari kami silakan isi email anda...