Telp/Fax. (0388) 21203

Visi Pengadilan Agama Soe
Terwujudnya Pengadilan Agama Soe yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
~~~ 00 ~~~



Prosedur Berperkara

Ditulis oleh Admin. Posted in Konten Situs

{slider Tingkat Pertama Cerai Gugat}

  1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Soe;
  2. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi : Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
  3. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  4. Membayar panjar biaya perkara, untuk PA.Soe, membayarnya melalui Kantor Pos Kota Soe, dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/cuma-Cuma;
  5. Setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama Soe, kemudian Penggugat dan Tergugat nanti dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan kealamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat/tergugat tidak berada ditempat/ sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa. Khusus apabila tergugat ghaib, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang jaraknya sekurang-kuranya 3 bulan;
  6. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut;
  7. Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat lansung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada;
  8. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerainya secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut;
  9. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Soe.
{slider Tingkat Pertama Cerai Talak}
  1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989);
  2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
  3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat pemohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;
  4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :
    • Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
    • Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
    • Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
    • Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989);
  5. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, yaitu : Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
  6. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU nomor 7 tahun 1989);
  7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIP, 273 R.Gb.).
{slider Tingkat Pertama Gugatan Lain}
  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg);
  2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah:Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
    • Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut;
    • Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar’iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg);
    • Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989);
  3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);
  4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).
{slider Tingkat Banding}
  1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam tenggang waktu;
  2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);
  3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947);
  4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947);
  5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947);
  6. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah provinsi oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah selambat-lambatnya delam waktu 1(satu) bulan sejak diterima perkara banding;
  7. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak;
  8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak;
  9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon dalam perkara Cerai Talak dan Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari dalam perkara Cerai Gugat.
{slider Tingkat Kasasi}
  1. Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara tertulis/lisan melalui Pengadilan Agama Krui (yang memutus perkara) dalam tenggang waktu 14 hari sesudah Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Kupang diberitahukan kepada Pemohon;
  2. Pemohon membayar biaya kasasi. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini PA. Soe, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Termohon Kasasi), selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar;
  3. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi tersebut, kemudian pihak lawan/termohon kasasi menyampaikan jawabannya (kontra memori kasasi) paling lambat 14 hari setelah diterimanya memori kasasi;
  4. Berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B dikirim Panitera Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan kasasi;
  5. Mahkamah Agung RI mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama Pelaiharii untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak (Pemohon kasasi dan Termohon kasasi).
{slider Tingkat Peninjauan Kembali}
  1. Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama;
  2. Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah Penetapan/Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru. Apabila alasan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti baru (Novom), maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  3. Pemohon membayar biaya Peninjauan Kembali, dan biaya Peninjauan Kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank;
  4. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari;
  5. Pihak lawan mengajukan jawaban terhadap alasan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya alasan Permohonan Peninjauan Kembali;
  6. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya jawaban;
  7. Panitera Mahkamah Agung, menyampaikan salinan Putusan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Agama membaca putusan Peninjauan Kembali tersebut sebelum diserahkan kepada para pihak.
{/sliders}

 

Agustus 19, 2017

HUT Mahkamah Agung RI 2017

in Dokumentasi by Admin
Upacara Bersama Peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung RI Ke 72 Tahun 2017Di Soe – Timor Tengah Selatan Bertempat di halaman Kantor…
Jun 20, 2017 164

PEMBERIAN BANTUAN DANA BEA SISWA (BDBS)…

Jum’at, 16 Juni 2017, Bertempat di ruang sidang…
Jun 07, 2017 197

Buka Puasa Bersama dan Taraweh…

Rabu, 7-6-2017. Keluarga Besar Pengadilan Agama…
Jun 01, 2017 186

UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA…

Kamis, 1 Juni 2017 bertempat di halaman Kantor…
Mei 24, 2017 249

Sidang Keliling di Desa Falas…

Seluruh jajaran Pengadilan Agama Soe yang…
Mar 22, 2017 353

Ekpose Hasil Pengawasan Hakim Tinggi…

Setelah tiga hari melaksanakan pemeriksaan di…

Putusan PA. Soe

Berlangganan berita terbaru dari kami silakan isi email anda...