Telp/Fax. (0388) 21203

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Soe Yang Agung

  MISIMewujudkan Pelayanan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Meningkatkan Kinerja Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

MOTTO : SMM=Sejuk, Modern, Merakyat

 



Prosedur Berperkara

Ditulis oleh Admin. Posted in Konten Situs

 

Cerai Gugat

1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
  - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
  - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
3. Gugatan tersebut memuat:
  - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
 

 

Prosedur Verzet

Verzet adalah Perlawanan Tergugat atas Putusan yang dijatuhkan secara Verstek.
 
Tenggang Waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan :
1. Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 129 (2) HIR).
2. Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR; apabila yang ditegur itu datang menghadap.
3. Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutarial (pasal 129 HIR). (Retno Wulan SH. hal 26).
 
Perlawanan terhadap Verstek, bukan perkara baru
Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat (Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, hal. 407).
 
Pemeriksaan Perlawanan (Verzet)
A. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula.
  Dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut:
- Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.
- Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.
Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.
B. Surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.
  Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PA, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. (Yahya Harahap,Hukum acara Perdata, hal 409-410).

Tingkat Banding

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding :
1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu:
  a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
8. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:
  a. Untuk perkara cerai talak:
  1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
b. Untuk perkara cerai gugat:
  Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Tingkat Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasas i:
1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:
  a. Untuk perkara cerai talak:
  1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.
2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
b. Untuk perkara cerai gugat:
Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Peninjauan Kembali

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :
1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)
3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).
4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
8. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:
  a. Untuk perkara cerai talak:
  1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

 

November 22, 2018

PELAYANAN SIDANG TERPADU KE II TAHUN 2018

in Dokumentasi by Admin
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang…
Okt 27, 2018 112

SOSIALISASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU…

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Soe…
Okt 26, 2018 56

PERPISAHAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOE…

Soe, (Selasa,16 Oktober 2018). Ketua Pengadilan…
Okt 25, 2018 53

Pencanangan Zona Integritas (WBK/WBBM)

Pengadilan Agama Soe menggelar Deklarasi…
Default Image
Okt 02, 2018 92

Sejarah Pengadilan Agama Soe

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA SOE Peradilan…
Default Image
Sep 24, 2018 124

Pengantar Ketua Pengadilan

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,…
Sep 20, 2018 172

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah…

Senandung lagu padamu negeri yang terdengar…
Sep 05, 2018 489

Sosialisasi dan Simulasi Alat Pemadam…

Husaima, S.HI mewakili Ketua Pengadilan Agama Soe…
Sep 05, 2018 302

Opening Meeting Assesment Internal…

Dokumen pendukung Sertifikasi Akreditasi…
Agu 27, 2018 159

Ulang Tahun Ketua PA Soe

اَللَّهُمَّ طَوِّلْ عُمُورَنَا وَصَحِّحْ…
Agu 27, 2018 243

Penyembelihan Hewan Qurban

"Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar, laa…
Agu 20, 2018 182

Upacara HUT MARI ke 73

Minggu 19 Agustus 2018 Bertempat di Pengadilan…
Agu 20, 2018 163

Upacara HUT RI ke 73

Peringatan Detik Detik Proklamasi Hari Ulang…
Agu 08, 2018 203

Kunjungan Study Banding SAPM dari PA…

Dalam rangka persiapan menghadapi Sertifikasi…
Agu 01, 2018 145

Agenda Rutin Bedah Berkas Agustus 2018

Agenda rutin bulanan bedah berkas dimulai. Acara…
Jul 31, 2018 375

Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2018 Tentang…

Rabu, 25 Juli 2018 mulai pukul 08.00 WITA…
Jul 27, 2018 270

Launching Aplikasi Perpustakaan…

Selasa 10 Juli 2018 Sore hari yang cerah…
Mei 01, 2018 454

Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2018

Rabu Tanggal 25 April 2018 merupakan hari yang…
Apr 30, 2018 334

Pelantikan Panmud Hukum dan Panmud…

Senin, 30 April 2018, Pengadilan Agama Soe…
Apr 17, 2018 294

Rapat Akhir Persiapan Sidang Keliling…

Senin tanggal 16 April 2017 bertempat di Ruang…
Apr 11, 2018 323

Launching Aplikasi Persuratan "SIPATO"

Hari ini Rabu 11 April 2018 adalah hari dimana…
Apr 09, 2018 308

Survey persiapan sidang terpadu PA Soe…

Kamis, 22 Maret 2018 bertempat di Kantor Desa…
Apr 03, 2018 520

Perkenalan Cakim Magang di Pengadilan…

Hari Senin 02 April 2018 merupakan hari pertama…
Mar 27, 2018 277

Sosialisasi Hasil Rakerda Tahun 2018,…

Bertempat di Ruang Sidang II Kantor Pengadilan…
Mar 07, 2018 439

Pengantar Alih Tugas Waka Pengadilan…

Waktu akan terus berputar membuat perubahan. Ada…
Feb 24, 2018 448

Bibit Palem dan Semangat Mengawali…

Seperti biasanya pukul 06.30 WITA, aktivitas…
Feb 05, 2018 426

Kunjungan PA Atambua dalam rangka…

Rabu 31 Januari 2018, keluarga besar Pengadilan…
Feb 01, 2018 351

Acara Pelantikan Kasubbag…

“Kami yakin dengan rasa kekeluargaan yang (telah)…
Jan 23, 2018 3946

Pelantikan dan Pengantar Tugas

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama…
Nov 13, 2017 483

Peringatan Hari Pahlawan 2017 PA Soe

Mengambil tempat di halaman Kantor Pengadilan…
Nov 02, 2017 11987

Asesmen Eksternal SAPM Oleh PTA NTT

Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, jam 09.00…
Sep 28, 2017 603

Pembinaan PNBP

Dipimpin Kepala Sub Bagian PNBP Biro Keuangan…
Sep 28, 2017 405

Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini

Pada hari kamis, 28 September 2017 bertempat di…
Sep 26, 2017 425

Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah…

Soe, 26 September 2017, bertepatan dengan hari…
Agu 19, 2017 1118

HUT Mahkamah Agung RI 2017

Upacara Bersama Peringatan Hari Jadi Mahkamah…
Jun 20, 2017 578

Pemberian Bantuan Dana Bea Siswa (Bdbs)…

Jum’at, 16 Juni 2017, Bertempat di ruang sidang…
Jun 07, 2017 507

Buka Puasa Bersama dan Taraweh…

Rabu, 7-6-2017. Keluarga Besar Pengadilan Agama…
Jun 01, 2017 577

Upacara Hari Lahir Pancasila 2017

Kamis, 1 Juni 2017 bertempat di halaman Kantor…
Mei 24, 2017 661

Sidang Keliling di Desa Falas…

Seluruh jajaran Pengadilan Agama Soe yang…
Mar 22, 2017 1005

Ekpose Hasil Pengawasan Hakim Tinggi…

Setelah tiga hari melaksanakan pemeriksaan di…
Mar 21, 2017 1086

Ketua Pengadilan Agama Soe Menerima…

Senin, 20 Maret 2017 Ketua Pengadilan Agama Soe…
Mar 15, 2017 727

Diskusi Bulanan

Bertempat di ruang Sidang Dua Pengadilan Agama…
Mar 08, 2017 438

Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda…

Pelayanan Sidang Keliling / Sidang Terpadu…
Mar 06, 2017 575

PA. Soe Gelar Rapat Pembahasan Laporan…

Reformasi Birokrasi adalah bagian yang tidak…
Jan 25, 2017 746

Pelantikan Waka PA. Soe sekaligus…

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung…
Des 08, 2016 441

Pembinaan Ketua PTA Kupang

Sep 29, 2016 688

Pelantikan Jurusita Pengganti

Bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama…
Sep 26, 2016 598

Apel Pagi Perdana Bersama Ketua Baru

Hari Senin pagi seperti biasanya, seluruh pegawai…
Sep 23, 2016 535

Tim BUA MARI bersama Tim Hatibinwasda…

Kamis 22 September 2016 Pengadilan Agama Soe…

Putusan PA. Soe

Pengumpan tidak ditetapkan

Berlangganan berita terbaru dari kami silakan isi email anda...