5/2/2012 3:23:21 PM
KOMITMEN KAMI : SIAP DITEMPATKAN DIMANA SAJA !

JAKARTA – HUMAS,"Siapa suruh jadi hakim?" begitu ungkap Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI menanggapi maraknya pernyataan dari para peserta pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan Jajaran Pengadilan wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kontan tanggapan Ruhut mendapat reaksi tegas dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang. "Dari hati nurani yang paling dalam sebagai insan inetelek, kami malu kalau harus meminta - minta. Padahal kami hanya memperjuangkan apa yang seharusnya kami dapat sebagai pejabat negara. Kalau sampai terbersit seruan untuk demo, itu karena kami sudah merasa lama diabaikan. Hakim, bukan profesi yang diciptakan karena kebetulan saya dan teman - teman lulusan sarjana hukum dan ingin membuat pekerjaan. Profesi ini lahir sebagai kebutuhan sebuah negara hukum" ungkapnya yang disambut tepuk tangan para hakim.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa para hakim menyadari resiko dari pekerjaannya. "Kami siap ditempatkan dimanapun! itu sudah menjadi komitmen kami dan sudah kami buktikan. Hakim tidak hanya ada di kota - kota besar, namun hakim ada sampai di pelosok - pelosok. Ancaman, godaan, terpisah dari keluarga, itu memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari profesi hakim. Dan kita mampu menjalaninya, itu karena kami memang telah memilih hakim. Jadi kalau dibilang siapa suruh jadi hakim yang konteksnya dikaitkan dengan kesejahteraan. Kami sudah buktikan jawabannya!" pungkasnya.

Wacana Kesejaheraan hakim memang masih menjadi pembahasan menarik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan jajaran pengadilan di wilayah hukum Bangka Belitung pada Rabu, 2 Mei 2012 di Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. “Saya berharap semoga wacana kesejahteraan hakim tak hanya sebatas tambahan pada tunjangan namun pada gaji pokok itu. Kalau kenaikan diterapkan pada gaji pokok maka kenaikan akan dirasakan sampai i. Hal ini mengingat hakim sebagai pejabat negara.” Ungkap Ketua Pegadian Tinggi , H.Achmad Iswandi, SH.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mendesak Pemerintah segera membentuk Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok.Di tahun 2012 pengawasan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan – laporan pengaduan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan di bidang kepaniteraan, kesekretariatan, dan tingkah laku hakim. Khusus mengenai pengaduan dari masyarakat maka di Tahun ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pengaduan juga menerima pengaduan masyarakat melalui website www.pt-babel.go.id.

Sementara di Pengadilan Tinggi Agama , Drs. H. Dja’far Abd.Muchith, SH., MHI menyampaikan bahwa Pengawasan di Pengadilan Agama diantaranya monitoring penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menekan sisa perkara dan meningkatan frekuensi persidangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan gedung PA Sungailiat yang sekarang sudah diresmikan dan pengawasan awal proses pembangunan gedung PA Mentok, dan memohon pembentukan Pengadilan Agama Baru di Kabupaten Belitung Tmur dan Bangka Selatan atau Bangka Tengah.

Acara pertemuan diakhiri denga acara tukar menukar cinderamata antara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadian Tinggi Agama Bangka Belitung dan Komisi III DPR RI. Kunjungan kerja komisi III DPR RI ke wilayah Bangka Belitung dimulai sejak 1 Mei 2012 hingga 3 Mei 2012. Rombongan yang berjumlah 18 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR.Benny K Harman.(humas/ats)

PENYAMPAIAN HASIL

SOSIALISASI DAN SUPERVISI

ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MA. RI

DI PENGADILAN AGAMA SOE

Menindak lanjuti Kegiatan Sosialisasi Supervisi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI di Kupang pada tanggal 10 April 2012 dengan pemateri Kepala Biro Urusan Adminstrasi, Bapak DR. Drs. H. Aco Nur, M.H. maka untuk mengaplikasikan pada tatanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe dilakukan sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi lingkup Pengadilan Agama Soe.

Pertemuan yang dilangsungkan di Ruang sidang Pengadilan Agama Soe dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris dan pejabat struktural dan fungisional serta karyawan/karyawati Pengadilan Agama Soe.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Bapak         H. Hartawan, SH. sebagai pembicara memaparkan materi hasil Sosialisasi Supervisi Reformasi Birokrasi, dalam pemaparan hasil Sosialisasi Supervisi Reformasi Birokrasi terdapat materi Area Perubahan yang menjadi salah satu alat penggerak dan pendukung keberhasilan dari tujuan Reformasi Birokrasi karena area perubahan memiliki bobot penilaian yang menjadi tolok ukur dalam menilai perubahan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan. Area perubahan yang dimaksud yaitu : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja ( Manajemen Perubahan ), 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3.Penataan dan Penguatan Organisasi, 4.Penataan Tatalaksana, 5.Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6.Penguatan Pengawasan, 7.Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi yang terprogram dalam area perubahan tentunya dibutuhkan data-data pendukung yang dibuthkan untuk area manajemen perubahan dan budaya kerja antara lain : 1.Tim Reformasi Birokrasi ( Pengarah, Penyelenggara Program dan Quality Assurance ) di satuan kerja masing-masing, 2.Penetapan Role Model, 3.Dokumen Perencanaan Program Reformasi, 4. Dokumen Rencana Komunikasi/Sosialisasi program Reformasi Birokrasi kepada pegawai dan laporan pelaksanaannya, 5.Strategi Pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi, 6.Laporan hasil monitoring pelaksanaan Reformasi birokrasi dan rekomendasinya, 7.Hasil Pemetaan terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan, 8.Peta resiko organisasi dan resiko operasional ( manajemen resiko ), 9.Laporan hasil komunikasi kepada seluruh staf terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan dan Peta resiko organisasi dan resiko operasional ( manajemen resiko ), 10.Hasil survey kepuasan pegawai terhadap organisasi ( MA ), kalau ada.

Diakhir penyampaiannya beliau mengharapkan agar reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tersebut benar-benar mendapatkan prioritas perhatian oleh kita semua.

SOSIALISASI HASIL RAKOR PTA KUPANG

DAN RAPAT PROGRAM KERJA KOPERASI AL-HIKMAH PA SOE

Dua hari Pasca mengikuti  Rapat Koordinasi  di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang diselenggarakan  pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, Ketua Pengadilan Agama Soe Drs. H. Abdul Malik, SH. M.Si. langsung menggelar rapat dinas dengan segenap jajarannya guna mensosialisasikan hasil rakor yang dikutinya. Dalam rapat dinas tersebut beliau menyampaikan beberapa informasi diantaranya adalah adanya penggodogan RUU mengenai perubahan UU tentang MARI yang memuat pasal yang cenderung mengkerdilkan peran Pengadilan Agama di Mahkamah Agung yakni dengan membatasi upaya hukum bagi perkara perceraian dan perkara kebendaan yang nilainya di bawah seratus juta rupiah tidak ada upaya hukum kasasi. Bahkan lebih lanjut beliau menyampaikan informasi  disinyalir ada seorang tokoh nasional yang berpendapat Pengadilan Agama tidak diperlukan lagi eksistensinya di Indonesia.

PERTANDINGAN PERSAHABATAN PTWP PLUS PA SOE

DENGAN PTWP PLUS PA ATAMBUA

Setelah seminggu yang lalu tim bola voli Pengadilan Agama Soe melakukan pertandingan persahabatan dengan Tim bola voli Kodim 1621 Udayana, kini Tim PTWP PA Soe kedatangan tamu dari Tim PTWP Plus Pengadilan Agama Atambua. Tepatnya hari Jum’at 03 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WITA, Tim PTWP Plus Pengadilan Agama Atambua tiba di Soe dan langsung disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Drs. H. Abdul Malik, SH. M.Si, Pansek PA Soe Sahbudin Kesi, S.Ag. MH. dan lainnya di Hotel Sejati Kota Soe tempat yang direncanakan untuk menginap Tim tamu.