Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Soe  Kamis 18 Oktober 2018 telah dilaksanakan sosialisasi  Sertifikasi Akreditasi Pejaminan Mutu (SAPM). Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama Soe memberikan pengantar dan arahan terkait pelaksanaan sosialisasi APM di Pengadilan Agama Soe. Ketua Pengadilan Agama Soe tak lupa menyampaikan selamat datang kepada semua peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Soe. Peserta Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah Para Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Daratan Timur, namun untuk Pengadilan Agama Kupang pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan Sosialisasi ini dikarenakan saat ini Tim BAWAS dari Mahkamah Agung sedang melaksanakan pemeriksaan Reguler di Pengadilan Agama Kupang.

Ketua Pengadilan Agama Soe juga melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang bahwasanya di Pengadilan Agama Soe telah 90% siap dalam melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag tahun ini, namun diluar rencana ternyata Badilag mengeluarkan keputusan tentang perubahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan dalam waktu sesingkat ini, insyaAllah Pengadilan Agama Soe akan siap melaksanakan keputusan Badilag tersebut.

Setelah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe selaku Panitia maka tiba saatnya sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama NTT. Dalam sambutannya Wakil Ketua Pengadilan Agama NTT mengucapkan terimakasih kepada semua peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu se-Daratan Timor yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini juga menyampaikan terimakasih kepada semua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA NTT, khususnya se-Daratan Timor karena telah bekerja keras dalam mensukseskan Program Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag, bahkan sampai terjadi perubahan 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tahun ini yaitu Program Sarana dan Prasarana dan Program Prioritas Badilag, akan tetapi perjuangan kita tidak sampai disitu saja, karena saat ini Dirjen Badilag telah memutuskan bahwa Akreditasi di Peradilan Agama juga akan mengacu pada Eviden yang akan sama dengan Peradilan Umum. Semua yang telah menjadi keputusan Dirjen Badilag bukanlah sebuah keputusan tanpa sebab, karena untuk tahun 2019 nanti Tim Asessor atau Tim Surveillance adalah para Asessor dari MENPAN, selain itu para Asessor yang ada juga akan di acak pelaksanaan pemeriksaannya, jadi untuk menyamakan persepsi tersebut Peradilan Agama juga harus mengikuti aturan yang ada.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur  menceritakan pertemuan dengan komite dan para Asessor Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Peradilan Agama yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Bekasi tentang Evaluasi Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2018. Dirjen Badilag menyampaikan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) harus berkelanjutan. Asesor nasional juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap satuan kerja pengadilan agama yang di-asessment. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi karena masih terjadi perbedaan persepsi penilaian diantara asessor. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas nilai dan kategori akreditasi pengadilan. “Maka dari itu dianggap perlu untuk diadakan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Tahun 2018.

Hasil perdebatan yang lama tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memutuskan untuk menyamakan persepsi dengan pemakaian eviden yang sama dalam pelaksanaan Akreditasi baik di Peradilan Agama maupun di Peradilan Umum, yang berarti Akreditasi di Peradilan Agama akan menggunakan Eviden Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Karena keterbatasan waktu, mungkin nanti setelah di pelajari eviden ini, bisa langsung dikerjakan. Untuk eviden APM ini, tidak begitu berbeda dari yang selama ini kita buat, mungkin cuma ada penambahan dalam BAB Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Struktur Akreditasi Penjaminan Mutu ini, tidak menggunakan PJ-PJ. Melainkan Pelaksana Area-Area. Selain itu,Sekeretaris Tim juga langsung dijabat oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Agama.